STRUKTUR ORGANISASI TATA PEMERINTAHAN (SOT) DESA SEMAMPIR – PATI

PERATURAN DESA (PERDES)

NOMOR 05 TAHUN 2015A

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAHAN DESA SEMAMPIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Pemerintah Desa Semampir

Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Jl. H. Moenadi No.21 RT 08 RW 02 Semampir Kec. Pati Kab. Pati

2015

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA SEMAMPIR

KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA SEMAMPIR

NOMOR 04 TAHUN 2015

 

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMAMPIR

 

Menimbang

 

 

 

 

 

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk kejelasaan hubungan dan tata kerja antara Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Semampir perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Semampir.

 

1.      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

7.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 75);

8.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77);

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2);

10.   Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa.

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIR

MEMUTUSKAN

 

PERATURAN DESA SEMAMPIR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

a.    Desa adalah Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

b.    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

c.    Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d.    Pemerintah Desa Semampir adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

e.    Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Semampir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

f.     Lembaga Kemasyarakatan Desa Semampir adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa Semampir dalam memberdayakan masyarakat.

 

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 1

(1)   Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

(2)   Perangkat Desa terdiri atas :

a.    Sekretaris Desa;

b.    Pelaksana Kewilayahan; dan

c.    Pelaksana Teknis.

(3)   Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

(4)   Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.

(5)   Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa.

(6)   Staf Perangkat Desa berkedudukan sebagai Perangkat Desa.

(7)   Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

 

Pasal 2

(1)   Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2)   Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.

(3)   Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a.    Urusan administrasi dan umum; dan

b.    Urusan keuangan.

(4)   Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikepalai oleh Kepala Urusan.

Pasal 3

(1)   Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2)   Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

(3)   Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Seksi.

(4)   Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a.    Seksi Pemerintahan;

b.    Seksi Pembangunan; dan

c.    Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Semampir ditetapkan dengan Peraturan Desa ini.

 

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 5

(1)   Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a.    Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b.    Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

c.    Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d.    Menetapkan Peraturan Desa;

e.    Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f.     Membina kehidupan masyarakat desa;

g.    Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

h.    Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

i.      Mengembangkan sumber pendapatan desa;

j.      Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

k.    Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

l.      Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m.   Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n.    Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan

o.    Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 6

(1)   Sekretaris Desa mempunyai tugas :

a.    Menyusun program kerja tahunan desa;

b.    Melaksanakan pembinaan dan administrasi ketatausahaan Pemerintah Desa;

c.    Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

d.    Mengkoordinir dan menghimpun penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

e.    Mengkoordinir dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

f.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2)   Tugas Kepala Urusan Administrasi dan Umum yaitu :

a.    Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi dan umum;

b.    Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa;

c.    Melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah desa;

d.    Mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;

e.    Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;

f.     Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan-laporan Kepala Desa; dan

g.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(3)   Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a.    Mengkoordinasikan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan belanja uang desa;

b.    Mengkoordinasikan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;

c.    Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan; dan

d.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

e.    Melaksanakan evaluasi keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 7

(1)   Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a.    Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;

b.    Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

c.    Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;

d.    Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;

e.    Membantu melaksanakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum;

f.     Membatu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.    Membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

h.    Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan; dan

i.      Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2)   Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

a.    Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;

b.    Melaksanakan pembinaan di bidang perkoperasian, pengusahaan ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa;

 

c.    Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;

d.    Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

e.    Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan;

f.     Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan

g.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(3)   Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a.    Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;

b.    Melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang keagamaan, kematian, pernikahan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat dan pelayanan lainnya dalam rangka kesejahteraan rakyat;

c.    Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bencana alam;

d.    Membantu melaksanakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;

e.    Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;

f.     Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat; dan

g.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 8

(1)    Perangkat Desa dapat melaksanakan tugas atas perlimpahan kewenangan dari Kepala Desa.

(2)    Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 9

Tugas dan wewenang BPD adalah :

a.      Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;

b.      Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;

c.      Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa di setiap akhir tahun anggaran;

d.      Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;

e.      Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

f.       Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

g.      Menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

h.      Melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;

i.        Menerima Laporan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati;

j.        Mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;

k.      Bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan APBDes yang diajukan Kepala Desa;

l.        Menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

m.     Membahas pengelolaan kekayaan milik desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;

n.      Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dari masyarakat desa;

o.      Memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

p.      Mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati;

q.      Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 10

Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

a.     Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;

b.     Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

c.      Meningkatkan pelayanan masyarakat desa;

d.     Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

e.     Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

f.       Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;

g.     Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

h.     Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

i.       Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

j.       Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 11

(1)   Kepala Desa memiliki hubungan kerja didalam pengambilan keputusan dan pemberian arahan kepada Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2)   Perangkat Desa melaksanakan keputusan dan arahan dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

 

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, antar Perangkat Desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi.

 

Pasal 13

(1)    Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dan konsultatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

(2)    Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,

(3)    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Kemasyarakatan Desa menyusun laporan kepada Kepala Desa,

(4)    Bagan Struktur Organisasi secara lengkap sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1)    Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada selama ini wajib menyesuaikan Peraturan Desa ini.

(2)    Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2009 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Semampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

 

Ditetapkan di Semampir

Pada Tanggal : 31 Desember 2015

KEPALA DESA SEMAMPIR

 

 

DWI INDARTI, A.Md

 

 

Diundangkan di Semampir

Pada tanggal : 31 Desember 2015

SEKRETARIS DESA SEMAMPIR

 

 

 

SUROSO

 

LEMBARAN DESA SEMAMPIR TAHUN 2015 NOMOR 05/2015

Lampiran : Perdes No. 04/2015

Tanggal   : 30 Desemeber 2015

 

 

STRUKTUR ORGANISASI TATA PEMERINTAHAN (SOT)
DESA SEMAMPIRKECAMATAN PATI KABUPATEN PATI
Keterangan :
: Garis perintah
: Garis kemitraan, koordinasi, sinkronisasi, dan konsultatif
———- : Garis kemitraan, koordinasi, sinkronisasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SEMAMPIR KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

NOMOR 05 TAHUN 2015

 

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEMAMPIR

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIR

 

Menimbang

 

 

 

 

 

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan

KESATU

 

 

KEDUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk kejelasaan hubungan dan tata kerja antara Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Semampir perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Semampir.

 

1.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

7.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 75);

8.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77);

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2);

10.   Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Semampir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Semampir tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Semampir.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Semampir

Pada Tanggal : 29 Desember 2015

BADAN PERMUSYAWARAN DESA SEMAMPIR

KETUA

 

 

PARMONO, SH

 

 

BERITA ACARA

 

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIR

KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

 

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember Tahun Dua ribu lima belas, bertempat di Balai Desa Semampir, Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Semampir dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK).

 

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah sebagai berikut :

Jumlah BPD                         = 7 (tujuh) orang

Yang hadir                            = 7 (tujuh) orang

Yang tidak hadir                   = 0              orang

 

Sehingga rapat sudah memenuhi quorum.

 

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Semampir adalah sebagai berikut :

  1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Semampir tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Semampir tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

 

  1. Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Semampir.

 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIR

KECAMATAN PATI

KETUA,

 

 

 

PARMONO, SH

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN PATI

KANTOR KEPALA DESA SEMAMPIR

Jl. H. Moenadi No. 21 Telp. (0295) 385827

Pati 59116

 

 

DAFTAR HADIR

 

Rapat             : Pembahasan Raperdes SOTK

Hari/Tgl         :  Selasa / 29 Desember 2015

 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 DWI INDARTI, A.Md Kepala Desa 1
2 SUROSO Sekretaris Desa 2
3 ERNA RACHMAWATI Kasi Pemerintahan 3
4 DARMADI Kasi Kesra 4
5 WIWIK PURWANTO Kasi Pembangunan 5
6 SUDARDI Kaur Administrasi & Umum 6
7 NGATONO Kaur Keuangan 7
8 SUYANTO Staf Kasi Kesra 8
9 SLAMET HARYANTO Staf Kaur Adm & Umum 9

 

 

Kepala Desa Semampir

 

 

 

DWI INDARTI, A.Md

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN PATI

DESA SEMAMPIR

Jl. H. Moenadi No. 21 Telp. (0295) 385827

Pati 59116

 

 

DAFTAR HADIR

 

Rapat             : Pembahasan Raperdes SOTK

Hari/Tgl         :  Selasa / 29 Desember 2015

 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 PARMONO, SH Ketua BPD 1
2 ADI PUJIYANTO Wakil Ketua 2
3 EDI PRANOTO, S.Pd Sekretaris 3
4 SOLEH, SP Anggota 4
5 SUKARDI Anggota 5
6 H. SUKASTONO, S.Pd Anggota 6
7 ACHMAD Anggota 7

 

 

Ketua BPD Desa Semampir

 

 

 

PARMONO, SH

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN PATI

KANTOR KEPALA DESA SEMAMPIR

Jl. H. Moenadi No. 21 Telp. (0295) 385827

Pati 59116

 

 

DAFTAR HADIR

 

Rapat             : Pembahasan Raperdes SOTK

Hari/Tgl         :  Selasa / 29 Desember 2015

 

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26

 

 

Kepala Desa Semampir

 

 

 

DWI INDARTI, A.Md

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan